Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi mengeluarkan larangan terkait penahanan ijazah dan dokumen pribadi milik pekerja oleh perusahaan. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak dasar para pekerja Indonesia serta menegaskan kembali bahwa dokumen pribadi, seperti slot gacor ijazah, KTP, dan paspor, adalah milik individu yang tidak boleh ditahan sebagai jaminan oleh pemberi kerja dalam bentuk apapun. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip perlindungan ketenagakerjaan yang menjunjung tinggi martabat, keadilan, dan kebebasan pekerja. Penahanan dokumen pribadi kerap menjadi praktik yang menyimpang dan menimbulkan keresahan, terutama bagi pekerja muda dan fresh graduate. Dengan diterbitkannya larangan dari Kemnaker ini, perusahaan yang masih melakukan praktik tersebut bisa dikenai sanksi administratif hingga pidana.
Melalui regulasi ini, Kemnaker mengajak semua pihak baik pengusaha maupun pekerja untuk menjunjung tinggi transparansi dalam hubungan kerja. Langkah ini juga mendorong profesionalisme dalam perekrutan dan manajemen SDM. Pekerja kini memiliki kekuatan hukum untuk menolak permintaan penyerahan ijazah atau dokumen lainnya saat proses penerimaan kerja.
Kebijakan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir untuk memastikan keadilan sosial dalam dunia kerja. Kemnaker mendorong pekerja untuk melapor bila mengalami pelanggaran, dan menyediakan kanal aduan resmi secara online maupun offline.
Langkah ini juga mendapat dukungan dari berbagai serikat buruh dan lembaga HAM yang menilai kebijakan tersebut sebagai langkah maju dalam perlindungan hak pekerja. Jika Anda adalah HR, pengusaha, atau pencari kerja, penting untuk memahami perubahan kebijakan ini agar terhindar dari kesalahan hukum dan menjaga etika profesionalisme kerja yang sehat.
Dengan larangan penahanan ijazah dan dokumen pribadi ini, Kemnaker menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang adil, transparan, dan manusiawi.